Buka Sosialisasi BOSP 2026, Kadisdik Barut Soroti Pentingnya Pembaruan dan Akurasi Dapodik

Muara Teweh – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Syahmiluddin A. Surapati, menegaskan pentingnya validitas dan pembaruan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai fondasi utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan tahun 2027.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Dana BOSP Reguler lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Aula Gedung Balai Antang, Sabtu (14/2/2026).

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil sinkronisasi, masih ada satuan pendidikan yang belum memperbarui data Dapodik hingga batas akhir 31 Januari 2026.

“Pembaruan data berikutnya baru akan dibuka kembali pada Agustus 2026. Artinya ada jeda kurang lebih enam bulan. Kalau data tidak kita perbarui dengan benar, kita akan kesulitan menyusun perencanaan pembangunan tahun 2027,” tegasnya.

Selain itu, Syahmiluddin juga memaparkan hasil pencermatan terhadap usulan Musrenbang dari sembilan kecamatan yang telah disandingkan dengan Renja Dinas Pendidikan serta data Dapodik. Dari hasil tersebut ditemukan adanya usulan kegiatan yang sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan, namun kembali diajukan.

Ia juga menyoroti adanya pengajuan pembangunan atau pengadaan fasilitas yang tidak selaras dengan kondisi yang tercatat dalam Dapodik. “Di Dapodik tercatat bangunan lengkap dan dalam kondisi baik, tetapi dalam usulan manual justru diminta pembangunan baru atau fasilitas tambahan. Ini harus menjadi bahan introspeksi kita bersama,” ujarnya.

Menurutnya, Dapodik merupakan satu-satunya rujukan utama dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan. Oleh karena itu, pembenahan data tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga harus mencerminkan kondisi riil bangunan serta sarana dan prasarana secara akurat dan mutakhir.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung besarnya alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 dalam struktur APBD Kabupaten Barito Utara. Untuk pembangunan infrastruktur, anggaran pada Dinas PUPR mencapai sekitar Rp1,2 triliun, sedangkan Dinas Pendidikan mengelola lebih dari Rp600 miliar.

“Ini angka yang sangat besar. Kita menjadi salah satu OPD dengan pengelolaan anggaran terbesar setelah PUPR. Ini membanggakan, tetapi sekaligus menjadi tanggung jawab yang tidak ringan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran tersebut memerlukan komitmen kolektif seluruh jajaran, termasuk satuan pendidikan, dan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala dinas maupun pejabat struktural semata.

Syahmiluddin mengingatkan bahwa besarnya dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD harus dibarengi dengan kinerja nyata, perencanaan yang matang, serta pelaksanaan yang tertib dan akuntabel.

“Kalau kita tidak mampu menunjukkan komitmen dan hasil kerja yang baik, bukan tidak mungkin kepercayaan itu bisa berkurang. Dukungan yang hari ini besar bisa saja berubah,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh insan pendidikan di Kabupaten Barito Utara untuk memperkuat komitmen melalui penyajian data yang akurat, perencanaan yang terarah, serta pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab demi peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut.

Jurnalis : Anang Fauzi
Sumber : Diskomindosandi Barito Utara