Wabup Felix SY Tingan Hadiri Rakornas di Jakarta, Tegaskan Komitmen Hadapi Ancaman Kekeringan 2026

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menyoroti tantangan iklim tahun 2026 yang diperkirakan mengalami musim kemarau lebih panjang. Kondisi curah hujan yang berada di bawah normal di sebagian besar wilayah Tanah Air berisiko tinggi memicu kekeringan yang dapat melumpuhkan sektor pertanian. Pemerintah pusat menekankan perlunya langkah antisipatif yang masif agar stabilitas stok pangan nasional tetap terjaga di tengah fenomena alam yang tidak menentu tersebut.

Fokus pembahasan dalam Rakornas tersebut mencakup beberapa poin strategis, mulai dari penguatan sistem irigasi hingga optimalisasi lahan pertanian melalui penerapan teknologi adaptif. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk segera memetakan dan mengusulkan kebutuhan infrastruktur prioritas di wilayah masing-masing. Langkah konkret seperti pembangunan sistem konservasi air, perpompaan, serta perpipaan dinilai menjadi solusi utama dalam menghadapi penurunan debit air pada musim kemarau mendatang.

Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, menegaskan bahwa keikutsertaan pemerintah daerah dalam Rakornas ini adalah wujud nyata komitmen dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Beliau menyatakan kesiapan daerah untuk menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat guna melindungi sektor pertanian lokal. “Kami sangat menyadari bahwa tantangan ke depan, khususnya terkait perubahan iklim dan potensi kekeringan, membutuhkan langkah antisipatif yang terencana. Pemerintah Kabupaten Barito Utara siap mendukung kebijakan pusat,” ujar Felix di Jakarta.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Barito Utara, H. Adi Haryadi, menjelaskan bahwa langkah teknis di lapangan telah mulai dipersiapkan secara mendalam. Pihaknya akan segera melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah di Barito Utara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kekeringan. “Kami akan segera melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan mengusulkan program prioritas seperti pembangunan irigasi perpompaan dan embung. Selain itu, kami juga mendorong petani untuk mulai menerapkan teknologi pertanian yang lebih adaptif,” jelasnya.

Sebagai penutup, ditekankan bahwa keberhasilan menghadapi krisis iklim ini sangat bergantung pada sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani. Pendampingan bagi petani dalam menyesuaikan pola tanam dan pemilihan komoditas yang tahan kering menjadi prioritas utama Dinas Pertanian. Melalui koordinasi nasional ini, diharapkan seluruh kepala daerah dapat bergerak serentak untuk memastikan kemandirian pangan tetap kokoh meski di tengah ancaman perubahan iklim global yang kian ekstrem.