Penguatan Pilar Ketahanan Pangan Barito Utara: Raperda Cadangan Pangan Disiapkan untuk Stabilitas Harga dan Ketersediaan Berkelanjutan

Pada sebuah langkah krusial untuk menjamin masa depan pangan yang lebih aman dan stabil, Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Pengajuan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Kabupaten Barito Utara pada Senin, 23 Februari 2026, menandai komitmen serius pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan Barito Utara.

Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menegaskan bahwa inisiatif Raperda ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah daerah untuk membangun sistem cadangan pangan daerah yang kokoh. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan pangan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya saat menghadapi situasi darurat seperti bencana alam, gejolak sosial-ekonomi, atau krisis pangan lainnya. Dengan demikian, Raperda ini diharapkan mampu memberikan payung hukum yang kuat untuk pengelolaan pangan yang lebih terstruktur dan responsif.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (KP3) Barito Utara, H. Siswandoyo, pada Selasa, 24 Februari 2026, menyampaikan dukungan penuh atas inisiatif ini. Menurutnya, pengajuan Raperda ini adalah langkah yang sangat strategis dan relevan dengan kondisi geografis serta tantangan yang kerap dihadapi Kabupaten Barito Utara. "Regulasi ini nantinya akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Barito Utara agar lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan," ujar Siswandoyo, menggarisbawahi pentingnya kerangka hukum yang jelas.

H. Siswandoyo menjelaskan lebih lanjut bahwa keberadaan cadangan pangan pemerintah daerah sangat vital tidak hanya sebagai respons cepat terhadap bencana seperti banjir dan kebakaran lahan yang sering mengganggu distribusi dan produksi pangan, tetapi juga sebagai instrumen stabilitas harga pangan. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah dapat mengatur secara optimal mekanisme pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pengawasan cadangan pangan. Ini juga akan memperkuat sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan, dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa, dalam sistem cadangan pangan berjenjang.

"Cadangan pangan bukan hanya untuk kondisi darurat dan pascabencana, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen stabilisasi harga, baik di tingkat produsen maupun konsumen," jelas Siswandoyo. Ia menambahkan bahwa pengelolaan pangan Barito Utara yang baik akan melindungi petani dari kejatuhan harga saat panen raya sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Kabupaten Barito Utara sendiri memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, ubi kayu, pisang, dan ikan air tawar yang menjadi tulang punggung ketersediaan pangan lokal.

Meskipun memiliki potensi besar, Siswandoyo tidak menampik adanya tantangan seperti keterbatasan infrastruktur penyimpanan, fluktuasi harga yang tidak menentu, serta akses distribusi ke wilayah-wilayah terpencil yang masih memerlukan perhatian serius. "Melalui Raperda ini, kami berharap pengelolaan cadangan pangan di Barito Utara dapat semakin tertata dan mampu menjamin ketersediaan pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau hingga ke tingkat rumah tangga, khususnya bagi masyarakat rawan pangan," pungkasnya, menegaskan visi jangka panjang untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan di Barito Utara.